Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing
untuk mengetahui penyelenggaraan katalok elektronik silakan download
Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Untuk mengetahui Tugas dan Fungsi LPSE secara penuh dalam layanan dapat di domload peraturannya
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Ada 10 perubahan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu : 1. lebih sederhana 2. diperkenalkannya Agen Pengadaan 3. Ada 4 type swakelola 4. Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan 5. memperkenalkan istilah baru dan juga mengubah istilah lama sebagai penyesuaian dengan perkembangan dunia pengadaan. Istilah baru tersebut diantaranya adalah Lelang menjadi Tender, ULP menjadi UKPBJ, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan dan K/L/D/I menjadi K/L/SKPD 6. Menekankan bahwa BUMN/BUMD dan BLU Penuh untuk mengatur tatacara pengadaan sendiri yang lebih sesuai dengan karakteristik lembaga. Fleksilitas ini dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan di BUMN/BUMD dan BLU. Namun demikian, hendaknya BUMN/BUMD dan BLU dalam menyusun tatacara pengadaannya tidak terjebak sekedar mengubah batasan pengadaan langsung dan lelang dan secara substansi tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan Perpres Pengadaan Pemerintah 7.  Istilah ULP atau Unit Layanan Pengadaan yang merupakan nama generic untuk menunjukan organisasi pengadaan di K/L/D/I akan diubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 8. Batas pengadaan langsung untuk jasa konsultansi akan berubah dari Rp.50 juta menjadi Rp.100 juta, sedangkan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya tetap dinilai sampai dengan Rp. 200juta 9. Jaminan penawaran yang dihapus oleh Perpres No.4 Tahun 2015 kembali akan diberlakukan khusus untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya untuk pengadaan diatas Rp.10 Milyar 10. Jenis kontrak akan disederhanakan menjadi dua jenis pengaturan saja, yaitu untuk barang/konstruksi/jasa lainnya hanya akan diatur kontrak lumpsum, harga satuan, gabungan, terima jadi (turnkey) dan kontrak payung.  Sedangkan untuk konsultansi terdiri dari kontrak keluaran (lumpsum), waktu penugasan (time base) dan Kontrak Payung
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Silakan download UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik